Just another WordPress.com site

Sampingan

       Latar Belakang dan Tujuan

Pembangunan ekonomi nasional membutuhkan sumber dana yang memadai dan berkesinambungan. Sementara itu, pasokan valuta asing di pasar domestik yang sebagian besar dalam bentuk investasi portofolio jangka pendek merupakan salah satu sumber dana pembangunan ekonomi yang rentan terhadap risiko pembalikan (sudden capital reversal). Sumber dana lain yang sifatnya stabil (sustainable) dapat berasal dari Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Utang Luar Negeri (DULN). Dalam hal penempatannya dilakukan melalui perbankan Indonesia, DHE dan DULN dimaksud dapat memberikan kontribusi yang optimal secara nasional dan juga bermanfaat untuk mendorong terciptanya pasar keuangan yang lebih sehat serta mendukung upaya menjaga kestabilan nilai rupiah.

Dalam pelaksanaannya tidak seluruh DHE dan DULN ditempatkan pada perbankan Indonesia sehingga diperlukan pengaturan yang dapat memastikan penerimaan DHE dan penarikan DULN dilakukan melalui perbankan Indonesia. Pengaturan ini tetap berlandaskan pada sistem devisa bebas yang berlaku selama ini, dimana setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

 

  1. II.      Materi Pengaturan
    1. Kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa di Indonesia
      1. Seluruh DHE wajib diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa di Indonesia.
      2. Penerimaan DHE melalui Bank Devisa wajib dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
      3. Penerimaan DHE melalui Bank Devisa, yang dilakukan dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, wajib dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan.
      4. Eksportir harus menyampaikan informasi yang tercantum pada PEB terkait DHE yang diterima, kepada Bank Devisa. Informasi dimaksud disampaikan kepada Bank Devisa paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa yang kemudian diteruskan kepada Bank Indonesia.
      5. Eksportir yang akan menerima DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, collection, yang jatuh temponya melebihi atau sama dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung yang dipersyaratkan, kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan bukti dokumen pendukung tersebut disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal PEB.
      6. DHE yang diterima oleh Eksportir harus sesuai dengan Nilai PEB. Eksportir yang menerima DHE lebih kecil dari nilai PEB, harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung tersebut disampaikan kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia paling lama tanggal 5 bulan berikutnya setelah DHE diterima oleh Eksportir melalui Bank Devisa.
      7. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan nilai PEB karena maklon, jasa perbaikan, dan/atau operational leasing atau financial leasing, maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB sehingga Eksportir harus tetap menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung.
      8. Dalam hal selisih kurang antara DHE dan nilai PEB karena biaya administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai PEB atau paling banyak ekuivalen Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), maka DHE yang diterima dianggap sesuai dengan nilai PEB sehingga Eksportir tidak perlu menyampaikan dokumen pendukung.
      9. Eksportir yang tidak menerima DHE atau menerima DHE lebih kecil dari nilai PEB melalui Bank Devisa karena importir wanprestasi, pailit, atau mengalami keadaan memaksa (force majeure), harus menyampaikan penjelasan tertulis disertai dengan  dokumen pendukung kepada Bank Devisa untuk diteruskan kepada Bank Indonesia. Penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung tersebut disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB. Namun demikian, untuk DHE dengan cara pembayaran usance L/C, konsinyasi, pembayaran kemudian, dan/atau collection yang jatuh temponya sama atau melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal PEB, penjelasan tertulis disertai dengan dokumen pendukung disampaikan paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo pembayaran.
    2. Kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa
      1. Setiap DULN wajib ditarik oleh Debitur ULN melalui Bank Devisa.
      2. Kewajiban penarikan DULN oleh Debitur ULN berlaku bagi DULN yang berbentuk dana tunai yang berasal dari:
        1. ULN berdasarkan perjanjian kredit (loan agreement) dalam bentuk non revolving yang tidak digunakan untuk refinancing;
        2. Selisih fasilitas refinancing dengan jumlah ULN lama; dan
        3. ULN berdasarkan surat utang (debt securities) dalam bentuk Bonds, Medium Term Notes (MTN), Floating Rate Notes (FRN), Promissory Notes (PN), dan Commercial Paper (CP).
      3. Penarikan DULN wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.
      4. Nilai akumulasi penarikan DULN harus sama dengan nilai komitmen. Dalam hal nilai akumulasi penarikan DULN melalui Bank Devisa oleh Debitur ULN lebih kecil dari komitmen, Debitur ULN harus menyampaikan penjelasan tertulis kepada Bank Indonesia.

 

  1. Pemantauan DHE dan DULN
    1. Bank Indonesia melakukan penelitian dokumen atas kepatuhan Eksportir terhadap pemenuhan kewajiban penerimaan DHE.
    2. Bank Indonesia melakukan penelitian atas kepatuhan Debitur ULN terhadap pemenuhan kewajiban penarikan DULN.
    3. Dalam melakukan penelitian kepatuhan Eksportir dan Debitur ULN, Bank Indonesia dapat meminta bukti, catatan, dan/atau dokumen pendukung, dengan atau tanpa melibatkan instansi terkait.
    4. Pengenaan sanksi
      1. Eksportir yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pengenaan sanksi denda tersebut dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pengenaan sanksi denda.
      2. Dalam hal Eksportir tidak membayar sanksi administratif dan/atau tidak memenuhi kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa, dikenakan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kepabeanan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      3. Debitur ULN yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa dikenakan sanksi administratif berupa denda. Pengenaan sanksi tidak menggugurkan kewajiban penerimaan DHE dan penarikan DULN melalui Bank Devisa.
      4. Pembayaran sanksi administratif berupa denda disetorkan ke rekening Kas Negara yang berada di Bank Indonesia.
      5. Pembebasan sanksi penangguhan atas pelayanan Ekspor dilakukan setelah Bank Indonesia menerima dan melakukan verifikasi atas bukti pembayaran sanksi administratif dan/atau bukti penerimaan DHE melalui Bank Devisa.
    5. Penyampaian informasi dan laporan
      1. Prosedur penyampaian informasi serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa.
      2. Prosedur penyampaian laporan serta penjelasan tertulis dan dokumen pendukung dalam kewajiban penarikan DULN melalui Bank Devisa dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban pelaporan penarikan DULN.
    6. Ketentuan peralihan
      1. Penerimaan DHE yang diperjanjikan tidak melalui Bank Devisa atau dikaitkan dengan pembayaran kewajiban Eksportir yang sudah ditandatangani sebelum berlakunya PBI ini, tidak wajib diterima melalui Bank Devisa sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah berlakunya PBI ini. Penerimaan DHE tersebut harus dilaporkan Eksportir kepada Bank Indonesia dilengkapi dengan penjelasan tertulis disertai dokumen pendukung paling lama 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal PEB.
      2. Khusus bagi penerimaan DHE yang berasal dari PEB yang dikeluarkan tahun 2012, kewajiban penerimaan DHE melalui Bank Devisa berlaku 6 (enam) bulan setelah tanggal PEB.
      3. Penerimaan DHE yang berasal dari hasil netting tagihan Eksportir dengan kewajiban Eksportir hanya dapat dilakukan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dan dilengkapi dengan dokumen pendukung.
      4. Penarikan DULN yang berasal dari perjanjian ULN yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tidak wajib dilakukan melalui Bank Devisa, kecuali untuk penarikan DULN yang berasal dari penambahan plafon ULN karena adanya perubahan perjanjian (amendment) yang ditandatangani setelah berlakunya PBI ini.
    7. Ketentuan penutup
      1. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.
      2. Ketentuan yang mengatur mengenai sanksi mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2012.

       

     

Sumber :http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Moneter/pbi_132011.htm

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s